
Sabtu, 16 Februari 2019
Sentralbali.com -Gubernur Bali Wayan Koster berharap ajaran Weda menjadi basis untuk memperkuat konsep pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Hal tersebut disampaikan saat memberi sambutan dan membuka Konferensi Internasional bertema... Read More...

Kamis, 14 Februari 2019
Sentralbali.com - Kepedulian Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Selly Dharmawijaya Mantra kepada warga binaan di Lapas Perempuan sangatlah luar biasa. Bertepatan dengan hari jadi Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, Ny. Selly Dharmawijaya Mantra didampingi anggota... Read More...

Minggu, 03 Februari 2019
Sentralbali.com – Serial ‘Pulau Plastik’ yang di gagas Gede Robby Navikula guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya plastik akhirnya tuntas dikerjakan. Beragam aktivitas masyarakat mengenai sampah dan plastik dikemas dalam sajian film yang... Read More...

Minggu, 03 Februari 2019
Sentralbali.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati ‘Cok Ace’ meminta anggota Perhimpunan Hotel Restaurant Indonesia (PHRI) Bali untuk mengimplementasikan khususnya empat Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub itu meliputi, Pergub... Read More...

Minggu, 03 Februari 2019
Sambut HUT ke-231 Kota Denpasar Sentralbali.com – Menyambut HUT Kota Denpasar mulai terasa di setiap sudut kota, seperti dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar bersama seluruh elemen masyarakat melaksanakan aksi kebersihan serta sosialisasi Perwali Nomor... Read More...
Diskusi Penguatan Institusi Kejaksaan
- Kategori: BERITA UTAMA
- Tanggal Diterbitkan
- Ditulis oleh Nox
Sentralbali.com – Jaksa Agung M. Prasetyo menilai perlunya kejelasan posisi institusinya apakah sebagai eksekutif, atau sebagai lembaga yudikatif, karena selama ini, Kejaksaan bekerja dalam ranah yudikatif.
Pada diskusi Mewujudkan Kemandirian Peradilan dalam Pembangunan Nasional untuk Meningkatkan Terlaksananya Penanganan Perkara yang Berkualitas, di Nusa Dua, Rabu (14/2/2018) Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan, untuk mengarah pada proses penegakan hukum di Indonesia agar bisa berjalan dengan adil, diperlukan kejelasan status kejaksaan.
“Diperlukan kejelasan di mana posisinya berada, apakah sebagai eksekutif, atau sebagai lembaga yudikatif, karena selama ini, Kejaksaan bekerja dalam ranah yudikatif. Namun, di sisi lain, Kejaksaan juga bagian dari eksekutif,” kata M. Prasetyo.
Kejelasan tersebut sangat penting karena salah satu dasar untuk bisa memenuhi harapan masyarakat terhadap keadilan. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan, proses hukum harus berjalan dengan baik, agar kualitas penegakan hukum dirasakan betul oleh masyarakat. Kasus yang terjadi belakangan ini misalnya di Yogyakarta dan tempat lainnya perlu proses untuk mengetahui motif dari kejadian tersebut.
Lebih lanjut dijelaskan, by proses dalam mengungkap kasus merupakan wajib dilakukan, karena itu masyarakat untuk tidak menduga-duga, apalagi merasa ketakukan atas teror tersebut. Karena itu pemerintah telah mengantisipasi untuk tidak terjadi masalah serupa di tanah air.
Konsentrasi penegak hukum selama ini juga mengawal proses hingga pilkada serentak. Pada pertemuan yang dihadiri akademisi dari seluruh Indonesia, penegak hukum, Ombudsman, dan sejumlah pejabat lainnya itu membahas secara detail mengenai upaya penguatan kedudukan dan posisi Kejaksaan dalam konstitusi Indonesia.
EDITORIAL

Sentralbali.com – Pasca gagal Bidding host PON XXI, KONI Bali mulai menatap prestasi di PON XX/2020 di Papua. Hanya saja incaran prestasi itu memperlihatkan KONI Bali semakin galau, awalnya mengincar posisi 5 besar, tapi belakangan mengubah bidikan yakni target mendapat 30 medali emas, atau naik 5 keping emas dibanding PON XIX Jabar. Incaran 30 medali emas diyakin [ ... ]
- Tuan Rumah PON XXI, Berharap Tidak Ada Faktor X
- Porprov Bali XIII Berakhir Sisakan PR Besar
- Ngeri Persiapan Porprov Bali di Gianyar
- Pemprov Bali Jangan Memberi Harapan Kosong
- KONI Bali Harusnya Beri Perlakuan Sama
- KONI Bali Kok Baru Tetapkan 34 Cabor di Porprov 2...
- Soal SK Jumlah Cabor Porprov, KONI Bali Kok ‘Lelet...
- Soal Bonus Tergantung Pemprov dan DPRD Bali
- Perjuangan Patriot Bali Belum Selesai