Diskusi Penguatan Institusi Kejaksaan

Sentralbali.com – Jaksa Agung M. Prasetyo menilai perlunya  kejelasan posisi institusinya  apakah sebagai eksekutif, atau sebagai lembaga yudikatif, karena selama ini, Kejaksaan bekerja dalam ranah yudikatif.

Pada diskusi Mewujudkan Kemandirian Peradilan dalam Pembangunan Nasional untuk Meningkatkan Terlaksananya Penanganan Perkara yang Berkualitas, di Nusa Dua, Rabu (14/2/2018) Jaksa Agung M. Prasetyo menegaskan, untuk mengarah pada proses penegakan hukum di Indonesia agar bisa berjalan dengan adil, diperlukan kejelasan status kejaksaan.

“Diperlukan kejelasan di mana posisinya berada, apakah sebagai eksekutif, atau sebagai lembaga yudikatif, karena selama ini, Kejaksaan bekerja dalam ranah yudikatif. Namun, di sisi lain, Kejaksaan juga bagian dari eksekutif,” kata M. Prasetyo.

Kejelasan tersebut sangat penting karena salah satu dasar untuk bisa memenuhi harapan masyarakat terhadap keadilan. Sementara itu,  Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan, proses hukum harus berjalan dengan baik, agar kualitas penegakan hukum dirasakan betul oleh masyarakat. Kasus yang terjadi belakangan ini misalnya di Yogyakarta dan tempat lainnya perlu proses untuk mengetahui motif dari kejadian tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, by proses dalam mengungkap kasus merupakan wajib dilakukan, karena itu masyarakat untuk tidak menduga-duga, apalagi merasa ketakukan atas teror tersebut. Karena itu pemerintah telah mengantisipasi untuk tidak terjadi masalah serupa di tanah air.

Konsentrasi penegak hukum selama ini juga mengawal proses hingga pilkada serentak. Pada pertemuan yang dihadiri akademisi dari seluruh Indonesia, penegak hukum, Ombudsman, dan sejumlah pejabat lainnya itu membahas secara detail mengenai upaya penguatan kedudukan dan posisi Kejaksaan dalam konstitusi Indonesia.