IMAGE Posyandu Paripurna Tahun 2018 Sasar 800 Balita
Rabu, 13 Juni 2018
      Sentralbali.com – Melalui 10 program pokok PKK salah satunya mewujudkan keluarga sehat PKK Kota Denpasar rutin melaksanakan posyandu paripurna yang menyasar langsung ke banjar-banjar. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IB Alit Wiradana... Read More...
IMAGE Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja Soal Stok Pangan
Minggu, 03 Juni 2018
    Sentralbali.com – Akhir Bulan Mei hingga Juni tahun 2018 ini umat beragama di Bali menjalankan beberapa hari raya besar. Umat Hindu misalnya merayakan hari raya Galungan dan Kuningan. Sedangkan Umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri yang didahului dengan bulan puasa. ... Read More...
IMAGE Wabup Sutjidra Buka Puasa Bersama
Minggu, 03 Juni 2018
    Sentralbali.com – Bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila pada hari Jumat, 1 Juni 2018, Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG bersama dengan Ny. Ayu Wardhany Sutjidra menghadiri acara buka puasa bersama. Buka puasa bersama ini di Masjid Agung Jamik, Jumat... Read More...
IMAGE Aldila Sarti dan Ismail Wakil Bali ke PTQ Nasional
Senin, 21 Mei 2018
        Sentralbali.com - Aldila Sarti dan Ismail Marzuki ditetapkan sebabgai  juara Qori dan Qori’ah  cabang Tilawah pada Pekan Tilawatil Qur’an (PTQ) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Denpasar sekaligus berhak mewakili Bali  di event sama tingkat... Read More...
IMAGE SAS Gelar Buber Awal Puasa “Jalin Persahabatan”
Minggu, 20 Mei 2018
        Sentralbali.com– Menjamu orang saat berbuka, merupakan perbuatan yang mulia. Pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Adapun mengenai menunya, sederhana, tapi sudah lebih dari cukup. Kedepan, musholanya yang perlu ditata, agar di bagian luar bisa digunakan untuk... Read More...

Jenderal Komaruddin Sebut 675 Orang Aktivitasnya Dipantau

pangdam n kepsta

 

Sentralbali.com   Hasil deteksi dini selama tahun 2016 di wilayah Kodam IX/Udayana terdapat sekitar 675 orang yang menganut paham radikalisme. Jumlah itu tersebar di Bali 50 orang, Nusa Tenggara Barat 600 dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 25 orang. Penegasan itu disampaikan Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Komaruddin Simanjuntak, pada sesi Dialog Interaktif Hai Bali KenKen RRI Denpasar, Rabu (16/8/2017), dengan topik ‘NKRI Harga Mati’.

Dipandu reporter Ida Bagus Manuaba, dan Nana Marisi, didampingi Kepsta LPP RRI Denpasar Sophia Endang Widowati, Jenderal bintang dua itu menegaskan, jumlah tersebut yang terlihat dipermukaan, dan dikhawatirkan lebih dari itu, layaknya yang terjadi di Philipina. Karena itu informasi sekecil apapun mengenai paham radikalisme harus disikapi serius, dengan berbagai antisipasi.

TNI di wilayah Kodam IX/Udayana, kata Jenderal Komaruddin telah melakukan langkah-langkah persuasive yang dikemas dalam aksi sosial. “Saya baru 4 bulan di Kodam IX/Udayana, berbagai aktivitas sosial sudah digelar, seperti buka bersama umat muslim, tapi umat lainnya juga terlibat. Umat Hindu melakukan penertiban selama kegiatan buka puasa bersama, artinya mayoritas memberi rasa nyaman dan aman kepada minoritas, dan sebaliknya minoritas harus menghormati,” jelasnya.

Dikatakan, wilayah Kodam IX/Udayana mempunyai kekhasan sendiri, di Bali mayoritas beragama Hindu, NTB mayoritas Islam dan NTT dominasi Kristiani. Kondisi ini menurutnya merupakan kelebihan yang dimiliki dan wajib disikapi dengan baik, merangkul seluruh komponen sosial kemasyarakat, dari adat, agama maupun suku. Pendekatan yang selama ini dilakukan mendapat respons positif dari masyarat. Contohnya ketika anggota menjadi korban pengeroyokan di Jalan By pass Ngurah Rai, Pangdam langsung melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan tidak perlu waktu lama mereka memberi informasi kejadian tersebut termasuk para pelakunya.

pangdam n pejabar struktural

 

Terkait dengan topik dialog, NKRI Harga Mati, diartikan Jenderal Komaruddin sebagai penjabaran Pancasila sebagai dasar negara. Bila sekelompok orang/ organisasi anti NKRI atau anti Pancasila maka mereka menciderai cita-cita luhur bangsa, dan harus diluruskan. “Kita negara hukum tidak boleh main ‘Sikat’ jika organisasi tidak berlandaskan Pancasila merupakan pelanggaran yang tidak bisa diampuni, seperti organisasi Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai tidak searah dengan Perppu No. 2 tahun 2017, tentang organisasi kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangana dan Pancasila dan UUD 1945,” bebernya.

Kemudian terkait perang terhadap narkoba, Pangdam IX/Udayana Jenderal Komaruddi menegaskan upaya yang dilakukan memberi contoh dari pada perintah. Contoh dimaksud memecat anggota yang menjadi pecandu maupun pengedar narkoba.

 

SmartNews.Com